Angry Jokowi, Media Kampanye Alternatif

Mendengar kata kampanye, saya yakin Anda pasti langsung mengasosiasikannya dengan panggung, orang teriak-teriak hingga berbusa, orang-orang bayaran yang berakting jadi pendukung, lengkap dengan panggung dangdut di sebuah lapangan. Biasanya memang seperti itu. Tapi tahukah Anda kalau pasangan calon gubernur DKI Jakarta Jokowi - Ahok menggunakan media game untuk kampanye?

Terlepas dari efektif tidaknya cara kampanye seperti ini, kita patut angkat jempol untuk orang-orang kreatif di balik tim sukses pasangan Jokowi - Ahok. Paling tidak, metode kampanye alternatif ini bisa mengurangi friksi secara fisik, menghemat biaya, serta mengurangi polusi. Gamenya sendiri lumayan menarik. Cara mainnya mirip game Angry Bird. Itu sebabnya tulisan ini saya beri judul Angry Jokowi :)

Selain jadi trending topic di twitter, game bertajuk Selamatkan Jakarta ini juga mulai diliput beberapa media asing seperti Tech Asia, Asian Wallstreet Journal, dan The Strait Times Singapura.

Penasaran? Ayo langsung mainkan game-nya. KLIK DI SINI

Baca selengkapnya...

Sinta Ridwan, Duta Aksara dan Naskah Kuno

Cita-citanya mempopulerkan aksara Sunda sudah tercapai. Antara lain dengan membuka kelas Aksara Sunda Kuno (Aksakun) untuk umum. Saat ini, filolog yang menulis buku autobiografi “Berteman Dengan Kematian” ini sedang giat-giatnya membangun museum digital Filologia Nusantara.

Senyum SINTA RIDWAN terkembang saat ditemui di toko buku IMBooks miliknya di lantai 2 Gedung Indonesia Menggugat, Jl. Perintis Kemerdekaan, Bandung. Mengenakan jeans biru muda dipadu t-shirt warna biru berlogo salah satu acara stasiun tivi swasta, gadis kelahiran Cirebon 11 Januari 1985 ini mengupas rencananya membangun museum digital Filologia Nusantara.

“Saya sedang menyiapkan kontennya, karena websitenya sudah siap. Persiapannya sudah sampai tahap mengumpulkan data naskah dari beberapa museum di Indonésia, seperti museum yang ada di Solo, Yogyakarta, Jakarta, dan lain-lain,” ujar lulusan S2 Jurusan Filologi Universitas Padjajaran ini. “Tadinya saya memilih nama Ensiklopédia Naskah Kuno. Tapi setelah dipikir-pikir, rasanya lebih cocok Filologia Nusantara,” tambahnya.

Ada kendala yang dialami oleh Sinta dalam mewujudkan cita-citanya. Tidak semua museum mau memberikan naskahnya untuk didata. Padahal yang dibutuhkannya hanya foto dan data-data naskah. Mereka belum bersedia jika koleksi naskahnya diumumkan di internét.

Sinta tidak sendirian. Pekerjaan membangun museum digital tersebut dibantu oleh ku tujuh temannya. Nantinya museum ini akan menghadirkan berbagai koléksi naskah-naskah kuno dari seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, juga akan diperkaya dengan wawancara bersama para filolog, buku-buku tentang hasil penelitian naskah kuno, dll. Tujuannya agar orang-orang mengenal dan mau belajar sejarah langsung dari sumbernya. Menurut Sinta, selama ini masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses naskah-naskah kuno yang tersebar di pelosok Nusantara. Itulah sebabnya masyarakat enggan mengkaji naskah-naskah tersebut.

Kecintaan Sinta terhadap naskah kuno, berawal ketika ia masih kuliah S2 di Jurusan Filologi Unpad. Rasa cinta itu akhirnya berkembang menjadi kekhawatiran. Saat itu aksara Sunda kuno baku sudah terdaftar di Unicode serta sudah banyak digunakan pada papan nama di jalan-jalan di Jawa Barat. Tapi menurutnya upaya untuk memasyarakatkan aksara Sunda ini tidak cukup sampai di situ. Aksara Sunda harus lebih dikenal. Akhirya muncullah ide untuk membuka kelas Aksara Suna Kuna (Aksakun). Di kelas itulah Sinta mengajarkan aksara Sunda utuk umum.

“Pada hari pertama pembukaan kelas Aksakun, yang hadir kebanyakan anak muda, terutama anak band yang menyukai musik musik underground. Mereka belajar penuh semangat, lalu aksara Sundanya dibuat desain untuk baju, poster, dan lain-lain,” jelas Sinta sambil tersenyum.

Sejak dibuka tahun 2009, tercatat tidak kurang dari 200-an orang yang telah belajar aksara Sunda kuno oleh Sinta. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari guru, murid, mahasiswa, karyawan swasta, seniman, dsb. Dan bukan cuma orang Bandung, karena ada juga yang dari jauh seperti Tasikmalaya misalnya. Yang menarik, kelas ini gratis bagi siapapun yang ingin mempelajari aksara Sunda.

“Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar? Saya suka kasihan, mereka sudah jauh-jauh datang (yang belajar-red), mengeluarkan ongkos sendiri, masa sampai di sini masih harus bayar pula,” pokna.

Upaya Sinta mendalami aksara dan naskah kuno, tidak hanya sampai di situ. Wanita yang dianugerahi Kick Andy Heroes Award 2012 ini semangatnya terus berkobar, terus meningkatkan ilmu yang sudah diperolehnya. Saat ini Sinta melanjutkan kuliahnya, seputar kajian dan penelitian naskah dan aksara kuno. Sinta yang tahun 2005 divonis menderita penyakit Lupus, penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya, tidak mau pasrah pada keadaan. Ia terus belajar dan berbagi ilmu kepada siapa pun. Cara itu menurutnya menjadi obat untuk mengatasi penyakitnya.

Satu demi satu cita-cita yang menjadi impiannya mulai terwujud. Dari mulai menulis buku, kuliah, membangun museum, hingga memiliki toko buku. Buku autobiografinya yang berjudul “Berteman Dengan Kematian”, yang bercerita tentang pengalaman dan perjuangan hidupnya dalam menghadapi penyakit Lupus, laris manis di pasaran. Buku tersebut sudah memasuki cetakan ketiga. Di sela-sela kesibukannya, saat ini Sinta juga sedang menulis novel. Ceritanya terinspirasi oleh kisah-kisah dalam naskah kuno.

Penulis: Ibnu Hijar Apandi
http://sundanomics.wordpress.com/
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tata Danamihardja.

Baca selengkapnya...

Harga Demokrasi Indonesia

Stephen Grenville ('Demokrasi dan ekonomi Indonesia') menyebutkan bahwa pengambilan keputusan oleh pemerintah menjadi jauh lebih sulit di Indonesia sejak berakhirnya era Soeharto. Salah satu keluhan standar di sektor bisnis sekarang ini adalah bahwa 'dulu setidaknya korupsi terpusat di bawah Soeharto, sementara dalam demokrasi ini sistemnya begitu kacau ssehingga Anda tidak pernah tahu siapa yang harus dibayar untuk menyelesaikan sebuah urusan!'

Keluhan standar lainnya: "Orang mengatakan bahwa kita menjalankan demokrasi di Indonesia, tapi yang sesungguhnya kita jalankan adalah democrazy."

Memang benar bahwa sering sulit untuk menyelesaikan urusan di Indonesia. Banyak penundaan di mana-mana. Tapi ada dua aspek mendasar dari masalah ini yang seringkali tidak dipertimbangkan secara hati-hati oleh para pengamat pembangunan internasional: korupsi dan 'politik uang'.

Korupsi telah mendapat perhatian yang sangat besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa nama besar terkenal telah diperiksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait kasus korupsi. Ikan besar terakhir yang tertangkap adalah mantan deputi senior bank sentral (Bank Indonesia), Miranda Goeltom. Dalam kasus yang berkembang menjadi kasus tingkat tinggi ini, Miranda didakwa korupsi sehubungan dengan pembayaran lebih dari $ 2 juta kepada anggota parlemen untuk pembelian suara selama pemilihannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004. Dia akan menjalani sidang kembali pekan depan.

Tapi ada beberapa kerugian dalam kampanye intens melawan korupsi di Indonesia.

Salah satunya adalah bahwa banyak pegawai negeri yang merasa takut terhadap kampanye anti korupsi yang kadang-kadang suka mencari-cari kesalahan. Para pejabat senior takut dituduh korupsi atau dituduh melakukan pelanggaran ringan bahkan sepele, sehingga mereka menjadi sangat takut mengambil resiko. Banyak perizinan pemerintah - termasuk izin usaha yang masuk akal - akhirnya tertunda karena pejabat terkait enggan menandatangani apa pun yang mengandung resiko.

Masalah kedua adalah cara bahwa pertumbuhan demokrasi di Indonesia telah menyebabkan penyebaran 'politik uang'. Seperti diungkapkan Stephen Grenville, kampanye pemilihan gubernur Jakarta telah disertai dengan berbagai macam kegiatan kampanye yang mahal. Orang harus membayar demi mendapatkan semua kesenangan ini. Penggalangan dana sekarang menjadi tantangan besar bagi setiap calon politisi di Indonesia.

Tidak jelas apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah besar politik uang di Indonesia. Bahkan, para pengamat pembangunan internasional tidak punya jawaban yang memadai atas pertanyaan penting tentang bagaimana cara mendanai demokrasi di negara berkembang.

Kegiatan industri politik yang besar membutuhkan uang. Di Indonesia sekarang terdapat lebih dari 20.000 politisi di parlemen pusat, provinsi dan kabupaten. Semuanya perlu menjalankan kantor, menjaga agar pendukung tetap senang, dan perlu sering melakukan kampanye. Partai-partai politik besar sering mengadakan pertemuan akbar di hotel-hotel besar di Jakarta untuk menampung hingga 1000 utusan yang diterbangkan dari seluruh wilayah Indonesia. Para utusan ini menghadiri makan malam selama beberapa hari dan menghabiskan biaya yang sangat besar.

Saat ini sudah ada kesepakatan luas di Indonesia bahwa tingginya biaya politik adalah masalah besar. Mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini mengatakan bahwa 'komersialisasi wewenang demi memenangkan pemilu serta membangun dan mempertahankan kekuasaan dan kekayaan' telah menyebabkan kerusakan besar. Dia menunjukkan bahwa, antara lain, masalah ini memberikan kontribusi bagi 'merajalelanya penerbitan konsesi pertambangan karena politisi daerah merasakan mudahnya mengumpulkan uang yang mereka butuhkan dengan cara menjual konsesi pertambangan dan perkebunan.

Semua setuju bahwa demokrasi terus berkembang di Indonesia atau bahwa kampanye anti korupsi adalah bagian penting dari pemerintahan yang baik. Tapi itu akan menjadi langkah maju yang berguna dalam wacana pembangunan internasional jika sudah diakui secara luas bahwa kapasitas demokrasi dan anti-korupsi ini membawa tantangan baru.

Salah satu tantangan utama adalah bahwa pengelolaan pemerintahan, dalam beberapa hal penting, menjadi lebih sulit. Terobosan gaya lama tidak bisa diterima lagi dalam menjalankan sebuah negara, meski cara tersebut cepat. Ketika ide-ide modern tentang tata pemerintahan yang baik mnimbulkan birokrasi berlapis yang terus berkembang, sistem menjadi buntu. Kaum puritan tidak akan merasa senang tetapi banyak yang bisa didiskusikan untuk mendukung ide praktis Merilee Grindle dalam memusatkan perhatian pada 'pemerintahan yang cukup baik'.

diterjemahkan oleh Tata Danamihardja dari tulisan Peter McCawley (23 Juli 2012), Peneliti Tamu pada Proyek Indonesia, ANU, dan mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia, Tokyo.

Sumber: The Interpreter

Baca selengkapnya...

Laporkan Korupsi Lewat SMS!

Melaporkan dugaan korupsi tak lagi ribet. Cukup dengan mengirim SMS ke nomor 1575. Hal ini dimungkinkan setelah adanya kesepakatan kerjasama antara KPK dengan 10 operator seluler di Indonesia. Menurut Rahmat, perwakilan dari salah satu operator seluler, dengan membuka kode akses SMS di nomor 1575, siapapun bisa mengirim informasi soal korupsi langsung ke servernya KPK dan tidak ada campur tangan orang. Operator juga tidak berhak mengakses pesan yang dikirim pelanggan. Selain itu tarif SMS yang diberlakukan adalah tarif normal.

Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi, disamping pengaduan melalui website yang selama ini sudah dimiliki KPK. Demi menjaga kerahasiaan informasi, dalam pasal 7 kerjasama itu disebutkan bahwa operator tidak berhak mengakses pesan pendek 1575. Selain itu, tidak diperlukan registrasi oleh pengirim dan operator menjamin pesan pendek tidak akan dipublikasikan.

10 Operator seluler yang bekerja sama dengan KPK yaitu Axis Telekom Indonesia, Bakrie Telecom Tbk, Hutchison cp telekomunikasi, Indosat Tbk, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Smartfren Tbk, Smart Telecom Indonesia, Telkom Tbk, Telkom Seluler, dan XL Axiata Tbk.

Ayo ramai-ramai lapor ke 1575!!


foto: suara-tamiang.com

Baca selengkapnya...